KARO — Tim Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengapresiasi capaian target panen jagung oleh Polres Tanah Karo dalam program ketahanan pangan semester II tahun 2025. Hal ini disampaikan dalam kunjungan pemeriksaan tujuan tertentu yang dilakukan Tim BPK RI ke Mapolres Tanah Karo, Selasa (4/11/2025), sebagai bagian dari evaluasi program yang menjadi prioritas nasional dalam penguatan sektor pangan di daerah.
Kunjungan tim yang tiba sekitar pukul 07.55 WIB itu disambut langsung oleh Kapolres Tanah Karo, AKBP Eko Yulianto, S.H., S.I.K., M.M., M.Tr.Opsla, bersama Wakapolres Kompol Gering Damanik, S.H., para pejabat utama Polres, dan Kapolsek jajaran. Turut hadir jajaran pendamping dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum) Polri dan Itwasda Polda Sumatera Utara, serta perwakilan dari Pemerintah Kabupaten Karo dan Bulog Subdivre Karo. Hadir pula perwakilan petani binaan Polres Tanah Karo yang turut menjadi ujung tombak pelaksanaan program secara langsung di lapangan.
Tim BPK RI yang hadir dalam kunjungan ini dipimpin oleh Pengendali Teknis I Ahmad Nurdi Putranto, S.E., M.Ec.Dev, Ak, M.M., C.A., ACPA, bersama anggota tim Agung Tri Wibowo, S.E., Vony Prihansu, Stanislaus Arya Aditya, S.E., Riyadi, S.Ak., dan Tatit Eksana Putrakesuma, S.E. Dari jajaran pengawas internal Polri ikut pula mendampingi Kombes Pol Selamat Ramelan, S.I.K., S.H., M.H., dan Kompol R. Sinaga, S.H.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dari unsur Pemkab Karo, hadir Kadis Perindag Hendrik P. Tarigan, Kadis Pertanian Michael Purba, Kadis Ketahanan Pangan Sarjana Purba, Kadis Perdagangan Darwin Sembiring, serta Kepala Cabang Bulog Karo, Yolanda Hartati. Ini menjadi penanda penting kerja sama lintas sektor dalam mendukung keberlanjutan program ketahanan pangan di tingkat daerah.
Dalam sambutannya, AKBP Eko Yulianto menyampaikan penghargaan atas kunjungan dan kepercayaan BPK RI kepada Polres Tanah Karo sebagai salah satu sampel pemeriksaan program ketahanan pangan nasional. Ia menjelaskan, hingga triwulan IV tahun 2025, hasil pembinaan yang dilakukan Polres Tanah Karo terhadap kelompok petani binaan berhasil memenuhi bahkan melampaui target produksi jagung yang telah ditetapkan.
“Kami bersyukur bahwa hingga saat ini, Polres Tanah Karo telah merealisasikan hasil distribusi sebanyak 112 ton jagung dari target yang ditetapkan sebesar 110 ton. Ini semua berkat kerja keras para petani mitra dan jajaran pembina di lapangan, meski kita juga menghadapi tantangan seperti cuaca tidak menentu dan keterbatasan sarana produksi,” ujar AKBP Eko Yulianto dalam pernyataannya.
Capaian ini dianggap sebagai bentuk nyata kontribusi Polri di bidang non-tradisional melalui program terobosan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat. Selain sebagai bentuk kepedulian sosial, program ini juga diarahkan untuk menekan dampak inflasi pangan dan menjaga ketahanan ekonomi daerah.
Dalam arahannya, Ketua Tim BPK RI Ahmad Nurdi Putranto menyampaikan bahwa Kabupaten Karo bersama Kabupaten Deliserdang dipilih sebagai dua wilayah sampel evaluasi di Provinsi Sumatera Utara. Penyelenggaraan program ketahanan pangan oleh Polres Tanah Karo dinilai berhasil dikemas secara akuntabel dan partisipatif.
“Kami mengapresiasi keterlibatan Polres Tanah Karo yang tidak hanya menjalankan peran keamanan, tetapi juga aktif berkontribusi langsung terhadap agenda prioritas nasional melalui pembinaan petani dan pencapaian target produksi pangan. Ini menunjukkan sinergi vertikal dan horizontal yang baik antar lembaga,” ujar Ahmad Nurdi Putranto.
Kegiatan berlangsung dengan tertib dan diakhiri dengan sesi dialog antara tim pemeriksa dan para pemangku kepentingan, serta peninjauan dokumentasi dan teknis lapangan. Partisipasi aktif para petani binaan juga turut memberi warna tersendiri dalam proses verifikasi lapangan tersebut.
Kunjungan ini menjadi bagian dari langkah penguatan pengawasan terhadap efektivitas program-program pembangunan yang melibatkan lintas sektor, termasuk keterlibatan aparat penegak hukum. Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan ke depan program ketahanan pangan di Karo semakin diperkuat baik dari sisi produksi, pendampingan petani, maupun distribusi hasil pertanian secara merata dan berkelanjutan.
