Dua Mantan Pejabat BUMN Ditahan, Diduga Korupsi Proyek Kapal Senilai Rp135 Miliar

MEDAN — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara menetapkan dan menahan dua tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pengadaan dua unit kapal tunda pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero). Para tersangka masing-masing berinisial HAP dan BS, yang merupakan mantan petinggi BUMN di bidang pelabuhan dan perkapalan.

Penahanan dilakukan oleh tim penyidik pada Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut setelah keduanya dinilai terbukti memiliki peran signifikan dalam kasus yang merugikan negara hingga puluhan miliar rupiah.

“Hari ini kita menetapkan HAP dan BS sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi pengadaan dua unit kapal di PT Pelindo. Keduanya juga langsung dilakukan penahanan dan dititipkan di Rutan Kelas I Tanjung Gusta Medan,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi Sumut, Harli Siregar, dalam konferensi pers di Medan, Kamis (25/9/2025).

Dalam kesempatan itu, Harli Siregar turut didampingi Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut Mochammad Jeffry, Kepala Seksi Penyidikan Arif Khadarman, serta Pelaksana Harian Kasi Penerangan Hukum Muhammad Husairi.

Menurut penjelasan Muhammad Husairi, kedua tersangka adalah HAP, mantan Direktur Teknik PT Pelindo I periode 2018–2021, dan BS, mantan Direktur Utama PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) pada periode 2017–2021.

Mereka diduga terlibat dalam pengadaan dua unit kapal tunda berkapasitas 2×1800 Horse Power untuk cabang Pelabuhan Dumai. Proyek tersebut berlangsung pada kurun waktu 2018 sampai 2021 dengan nilai kontrak mencapai Rp135,81 miliar.

Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan ketidaksesuaian spesifikasi teknis pada pembangunan kapal. Selain itu, progres fisik proyek dilaporkan jauh dari ketentuan kontrak, sementara pembayaran tetap dilakukan.

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa pekerjaan tidak sebanding dengan jumlah pembayaran yang dilakukan. Ini menimbulkan potensi kerugian keuangan negara sebesar Rp92,35 miliar, serta kerugian perekonomian negara sebesar Rp23,03 miliar per tahun, karena kapal tidak selesai dan tidak dapat dimanfaatkan,” kata Husairi.

Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh minimal dua alat bukti yang sah, sesuai ketentuan hukum acara.

Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Penegakan hukum ini merupakan wujud komitmen Kejaksaan dalam mendukung tata kelola keuangan negara yang bersih, transparan, dan akuntabel. Kami ingin memberi efek jera kepada para pelaku korupsi,” tegas Husairi.

Penyidik Kejati Sumut memastikan proses hukum akan berjalan dengan profesional dan transparan, sembari menunggu perkembangan penyidikan lanjutan terkait kemungkinan keterlibatan pihak lain dalam perkara ini.