BaraNews.Com -Tanjung Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Tanjung menerima kunjungan dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Banjarmasin dalam rangka koordinasi, monitoring, serta survei pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Selasa (03/02/2026).
Kunjungan tersebut disambut oleh Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Subseksi Pengelolaan Rutan Tanjung, Al Muqtadir Pasya, bersama staf pengelolaan BMN. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas usulan sewa BMN yang telah diajukan oleh Rutan Kelas IIB Tanjung kepada KPKNL Banjarmasin.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam pelaksanaannya, tim KPKNL Banjarmasin melakukan survei langsung terhadap sejumlah bangunan gedung milik Rutan Tanjung yang diusulkan untuk disewakan. Adapun objek yang ditinjau meliputi Warung Telekomunikasi Khusus Pemasyarakatan, Warung Basah, Toko Kelontong, serta Gudang Barang. Survei tersebut dilakukan sebagai bagian dari penilaian kelayakan dan akan dilaksanakan secara berkala setiap tahunnya.
Pengelola BMN Rutan Tanjung, Rina Maulida Safitri, menyampaikan bahwa kegiatan survei ini memiliki peran penting dalam upaya peningkatan tata kelola serta optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Negara. Menurutnya, koordinasi dan pendampingan dari KPKNL sangat dibutuhkan agar setiap tahapan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami menyambut baik kunjungan dan survei yang dilakukan oleh KPKNL Banjarmasin. Kegiatan ini sangat membantu Rutan Tanjung dalam memastikan pengelolaan dan pemanfaatan Barang Milik Negara berjalan sesuai ketentuan serta memiliki nilai manfaat yang optimal. Kami berharap melalui pendampingan dan koordinasi ini, proses usulan sewa BMN dapat berjalan dengan tertib, transparan, dan akuntabel,” ujar Rina.
Melalui kunjungan dan survei ini, Rutan Tanjung berkomitmen untuk terus meningkatkan tertib administrasi, transparansi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset negara. Sinergi dan koordinasi antara Rutan Tanjung dan KPKNL Banjarmasin diharapkan menjadi langkah strategis dalam mengoptimalkan pemanfaatan BMN agar memiliki nilai guna dan nilai ekonomis yang lebih maksimal, sebagai bagian dari dukungan terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, Pungkasnya.
(***)
